Kupang, – patroligrup.com – Dalam upaya memperkuat pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Nusa Tenggara Timur (NTT) menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan Pengadilan Agama Kelas IA Kupang pada Kamis (13/02).
Penandatanganan MoU yang berlangsung di Ruang Media Center Pengadilan Agama Kelas IA Kupang ini dihadiri oleh Kepala Kanwil Ditjenpas NTT, Maliki, Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Kupang, YM. Darwin, serta sejumlah pejabat lainnya, termasuk Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Ditjenpas NTT, Andri Lesmano, serta para hakim dan ASN di lingkungan Pengadilan Agama Kelas IA Kupang.
Dalam sambutannya, Maliki menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam memastikan hak-hak perempuan dan anak tetap terlindungi meskipun menghadapi situasi pasca perceraian.
“Kolaborasi ini adalah langkah positif dalam menciptakan sistem yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan dan anak yang sering kali terabaikan dalam proses hukum perceraian. Dengan adanya kerja sama ini, kami berharap dapat memberikan perlindungan serta kepastian hukum bagi mereka,” ujar Maliki.
Sementara itu, Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Kupang, YM Darwin, mengapresiasi inisiatif ini dan menegaskan komitmen pihaknya dalam mendukung pemenuhan hak-hak perempuan dan anak.
“Kami berkomitmen untuk terus memastikan bahwa proses hukum perceraian lebih sensitif terhadap kebutuhan perempuan dan anak. MoU ini menjadi langkah nyata dalam meningkatkan akses terhadap keadilan bagi mereka yang terdampak,” ungkap Darwin.
Melalui kerja sama ini, Kanwil Ditjenpas NTT dan Pengadilan Agama Kelas IA Kupang berkomitmen untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat, khususnya bagi perempuan dan anak yang terdampak perceraian. MoU ini juga mencakup upaya bersama dalam meningkatkan kesadaran hukum serta edukasi mengenai hak-hak perempuan dan anak dalam proses perceraian.
Dengan adanya sinergi ini, diharapkan tercipta dampak positif yang lebih luas, sekaligus menjadi model bagi daerah lain dalam memastikan perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian serta memperkuat sistem peradilan yang lebih adil dan inklusif di wilayah NTT. (Kontributor Humas Kanwil Ditjenpas NTT – Fendy P.)
Redaksi
