Patroligrup.com, Jambi – Hamdi Zakaria, A.Md aktivis lingkungan yang notabene juga sebagai Wakil Pimpinan Redaksi media Patroligrup.com pada rutinitas mingguan, meeting gabungan media dan lembaga Jambi di aula kantor bersama media dan lembaga pada 14/2/2025.
Menurut Hamdi Zakaria, Kemendes telah menerbitkan aplikasi jaga desa, pada pemberitaan di media NESIATIMES.COM yang berjudul “Pemberitahuan Kepada Kepala Desa Seluruh RI, Mulai Sekarang Jangan Takut Diganggu Oknum, Anda Bisa Melapor, Simak Caranya” kita baca, seakan meneruskan celotehanya baru baru ini diberbagai media “Wartawan dan LSM abal-abal” seakan Kemendes PDTT ini menilai penggunaan anggaran di desa tidak ada masalah.
Untuk itu, diharapkan kepada kawan kawan Lembaga dan Wartawan yang tergabung dalam lingkup kantor bersama ini, jika ada indikasi ataupun dugaan yang ditemukan ataupun informasi yang didapat terkait penggunaan anggaran di setiap desa, lansung saja dilaporkan atau diberitakan, agar kita para pekerja sosial kontrol dan jurnalis ini, tidak dianggap Abal Abal oleh Kemendes PDTT.
Hal ini dilakukan sebagai jawaban dari aplikasi baru yang diluncurkan Kemendes, yaitu aplikasi Jaga Desa, ungkap Hamdi Zakaria.
Kita sebagai jurnalis wajib bekerja sesuai dengan Kode Etik Jurnalis sebagaimana yang tertuang dalam UU no 40 tahun 1999 tentang Pers.
Yang terlihat dan yang terdengar, itulah sebagai bahan pemberitaan, informasi atau hasil investigasi, lakukan konfirmasi, sebagai bentuk penyajian pemberitaan yang berimbang. Jangan pandang bulu, lansung saja jadikan suatu pemberitaan, asalkan bukan suatu opini, dalam penulisan pun harus jelas 1 H 5 W nya, ungkap Hamdi.
Begitu juga dengan teman teman lembaga, jika ditemukan dugaan penyimpangan anggaran, dugaan piktif, dugaan Mark up dan sisa anggaran yang tidak disilpakan, laporkan!!! biar pihak yang berwenang menindak lanjuti dari laporan ini.
Laporan dari teman teman lembaga, kita kawal dengan pemberitaan dari jurnalis, jika dalam tindak lanjut laporan, ditemukan kebenarannya, maka sama sama kita kawal sampai ke tidaklanjut yang semestinya, ungkap Hamdi.
Hamdi juga sempat menyinggung keberangkatan para Kades untuk study banding atau study tiru keluar daerah bahkan sampai nyebrang ke Pulau pulau lain. Kita akan pertanyakan apa saja hasil dan yang bisa diterapkan di desanya dari perjalanan tersebut, dengan tujuan agar tidak ada dugaan jalan-jalan mereka terindikasi sekedar menghamburkan uang rakyat yang disebut juga Dana peruntukan desa ini, kata Hamdi Zakaria.
Hal ini kedepan harus kita lakukan agar kita para jurnalis dan lembaga yang tergabung ini tidak di cap oleh Kemendes PDTT sebagai wartawan dan LSM abal-abal dan tidak menjadi bahan laporan oleh para Kades di aplikasi Jaga Desa, mati kita sama sama bekerja dan saling kerjasama dalam melaksanakan tugas sebagai sosial kontol penggunaan anggaran yang bersumber dari dana pemerintah, baik dari pusat maupun daerah, tutup Hamdi Zakaria.
Redaksi
