Semarang – patroligrup.com – Saat team media investigasi ke SPBU lopait kabupaten Semarang menemukan lagi dugaan mobil truk box warna putih yang sudah di modifikasi, mobil tersebut dicurigai karena pengisian secara berulang kali di SPBU lopait tersebut. Kamis 23/01/2025 sekitar pukul 00:45 tengah malam.
Ketika team investigasi konfirmasi kepada sopir truk box tersebut ia mengakui kalo dirinya cuma menjalankan amanah dari oknum TNI yang berinisial (JRC), “ia mas mobil ini buat ngangsu solar dan kapasitas nya cuma 2 ton” Ungkap sopir truk box tersebut kepada awak media.
Selain itu juga terpantau oleh awak media, diduga gudang tempat penimbunan hasil ngangsu solar subsidi tersebut berada di sekitar semarang.

Lanjut, sopir truk box tersebut yang berinisial (YS) ia mengatakan bos nya berinisial JRC seorang oknum TNI, oknum yang berinisial (JRC) tersebut ternyata sudah viral di beberapa media, namun sampai sejauh ini belum ada tindakan dari aparat penegak hukum (APH) maupun dari pertamina dan BPH migas.
Sampai saat ini, tetap beraktivitas seakan-akan kebal hukum, tidak peduli sudah viral di beberapa media, Keman aparat penegak hukum kenapa seakan-akan tutup mata adanya dugaan penyelewengan BBM bersubsidi jenis solar di kabupaten semarang.
Adanya dugaan pengangsu BBM bersubsidi secara Ilegal tersebut masyarakat mendesak agar aparat penegak hukum (APH) segera bertindak tegas, memberantas mafia BBM subsidi yang berada di wilayah kabupaten semarang.
Sanksi UU Migas (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi) berupa pidana penjara dan denda, Sanksi ini berlaku untuk berbagai pelanggaran, seperti penimbunan BBM bersubsidi, menyalahgunakan pengangkutan BBM subsidi.
Pasal 55 UU Migas: “Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)”.
Walaupun sudah jelas ada undang-undang migas tersebut, namun para mafia BBM bersubsidi tersebut tidak menghiraukan bahkan sampai saat ini masih banyak para pengangsu BBM subsidi secara ilegal tidak ada tindakan dari pertamina maupun dari APH setempat.
Semoga keluhkesa dari masyarakat ada tindakan dari aparat penegak hukum (APH) maupun dari BPH migas agar segera menindaklanjuti maraknya para pengangsu BBM subsidi yang di lakukan secara ilegal tersebut.
(Red/Team)